Sofifi – Aktivitas kampanye lingkungan yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Maluku Utara, yang menyoroti isu pertambangan di Kawasi, Halmahera Selatan, menuai kritik dari warga. Dua warga Kawasi, Jofi Cako dan Yustinus Luwudara, menilai isu yang dibangun WALHI telah melampaui batas substansi dan berpotensi merusak tatanan sosial di desa mereka.
Isu-isu kampanye seperti klaim bahwa “Kawasi itu orang miskin” atau “minum air lumpur” dinilai sebagai kata-kata yang terlalu berlebihan dan bersifat melecehkan martabat masyarakat Kawasi.
“Mereka (WALHI) lebih menyinggung privasi masyarakat. Kami menganggap bahwa itu bagian dari, apa, ya, semacam pelecehan bagi masyarakat Kawasi. Karena kondisi sebenarnya tidak seperti itu,” tegas Yustinus Luwudara, salah seorang warga Kawasi.
Jofi Cako, warga Kawasi yang turut menyuarakan kritik ini, menilai kegiatan WALHI telah terlalu jauh mengintervensi persoalan Kawasi untuk kepentingan mereka. Ia menyayangkan langkah WALHI yang hanya berfokus pada ekspos media tanpa menempuh jalur hukum terstruktur.
“Kalau kita melihat kegiatan yang digelar WALHI ini terlalu melebar dan terlalu jauh mengintervensi persoalan Kawasi yang secara substansi itu tidak tepat,” ujar Jofi.
Ia mendesak agar isu lingkungan yang diangkat dibawa ke ranah yang lebih serius dengan laporan resmi kepada pihak terkait, alih-alih membangun opini atau framing yang tidak berujung.
“Saya menganalisis, atau melihat, tidak ada ujungnya, yang ada apa? Justru berpotensi menimbulkan ketegangan dan konflik sosial di tengah masyarakat. Cukuplah membuat opini-opini yang dampaknya justru kurang baik kepada masyarakat,” tambahnya.
Terkait isu ketersediaan air bersih dan listrik yang kerap memicu demonstrasi, Yustinus Luwudara kembali menegaskan bahwa masalah tersebut bukan disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan, melainkan gangguan teknis dan praktik ilegal.
Menurut Yustinus, fasilitas di Pemukiman Baru Desa Kawasi atau Eco Village sudah tersedia dan 100% memuaskan, bahkan diberikan secara gratis.
“Air tinggal main putar di kran. Cuma kita punya saudara-saudara yang di bawah (Pemukiman Lama) ini, tidak mau pindah entah dengan alasan bermacam-macam,” ungkapnya.
Ia menuding penyebab utama defisit listrik adalah kehadiran orang luar Kawasi yang sering melakukan penyambungan liar. “Padahal sebenarnya kalau mereka mau pindah, itu kegelisahan mereka sepenuhnya sudah terjawab,” tegas Yustinus.
Di sisi lain, Jofi Cako dan Yustinus sama-sama menghimbau pentingnya mempelajari lagi program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Saran saya, lakukan duduk bersama sejumlah pemangku kepentingan yang ada. Baik itu CSR atau perusahaan dengan masyarakat, pemerintah desa dengan masyarakat, yang paling penting ini, pemerintah daerah itu harus turun ke bawah.” ujarnya.
Senada dengan itu, Yustinus berharap perusahaan dan Pemerintah Daerah (Pemda) lebih fokus memaksimalkan program pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan agar warga memiliki kemandirian ekonomi.
“Program pemberdayaan dari aspek pertanian, perkebunan, dan perikanan, itu mungkin lebih digenjot lagi, sehingga kita di masyarakat, itu dari sekarang itu, kita istilahnya, ajari mereka, untuk mau mandiri,” pungkas Yustinus. (Red)
