LABUHA-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Halmahera Selatan mengusulkan pembangunan jembatan penyeberangan di Desa Bokimiake, Kecamatan Kayoa Barat, menyusul dampak gempa beberapa waktu lalu. Usulan ini bertujuan untuk mendukung aktivitas masyarakat, khususnya akses anak-anak menuju sekolah.
Kepala Dinas PUPR, Idham Pora, mengatakan pihaknya telah melakukan survei lapangan sebagai tindak lanjut instruksi pemerintah pusat, termasuk untuk program pembangunan jembatan seperti Jembatan Merah Putih.
“Terkait bencana kemarin, baik jembatan yang sudah ada maupun yang dibutuhkan, kami sudah survei. Ini penting untuk mendukung akses anak-anak sekolah,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/4)
Idham menambahkan, data kebutuhan pembangunan jembatan sebenarnya telah tersedia sebelum bencana, namun kondisi darurat pascagempa mendorong penyesuaian prioritas pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Halsel langsung menggelar rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dinas teknis terkait.“Kebutuhan ini sangat mendesak karena berkaitan langsung dengan dampak bencana,” jelas Idham.
Lebih lanjut, Idham mengungkapkan usulan pembangunan jembatan sudah diajukan sejak 2025 melalui Dana Alokasi Umum (DAU), tetapi sempat terkendala kebijakan efisiensi anggaran. “Kali ini kami dorong kembali karena termasuk kategori kebutuhan mendesak,” ujarnya.
Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu keputusan Ketua TAPD terkait realisasi anggaran dan tindak lanjut pembangunan. “Insya Allah, kami tinggal menunggu informasi selanjutnya. Pemerintah daerah sudah merespon cepat, dan kami berharap kebutuhan ini segera direalisasikan,” pungkas Idham(ard/smr)
