HALMAHERA BARAT-Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat akhirnya mengakhiri perselisihan yang sempat memicu ketegangan antara Desa Domato dan Desa Sidangoli Dehe dengan kesepakatan damai.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan deklarasi damai yang digelar di Mako Brimob Kompi II Yon A Pelopor Satbrimob Polda Maluku Utara, Desa Moiso, Kecamatan Jailolo Selatan, Rabu (23/9/2026).
Deklarasi damai itu dihadiri Bupati Halmahera Barat James Uang, Sekretaris Daerah Halbar Julius Marau, Kapolres Halbar AKBP Muhammad Musni, Dandim 1501/Ternate Letkol Inf Jani Setiadi, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Jailolo Selatan, serta masyarakat dari Desa Domato dan Desa Sidangoli Dehe.
Bupati Halbar James Uang menyampaikan apresiasi kepada masyarakat kedua desa yang telah memiliki keinginan untuk mengakhiri perselisihan dan kembali membangun hubungan persaudaraan.“Pertama saya menyampaikan terima kasih banyak kepada masyarakat Dehe dan Domato yang berselisih paham beberapa waktu yang lalu. Kemarin sore sampai tadi malam kita coba mengajak dua masyarakat desa ini agar kembali membangun persaudaraan seperti sediakala. Dan ternyata mereka punya kerinduan untuk berdamai,” kata James.
Menurut James, situasi keamanan yang tidak kondusif tidak hanya berdampak terhadap hubungan sosial masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi warga.“Sepanjang kondisi ini tidak kondusif, pasti akan mengganggu usaha-usaha ekonomi masyarakat. Contohnya ibu-ibu yang berjualan, mereka dengan penuh rasa takut beraktivitas ke sana kemari,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap kesepakatan damai tersebut dapat menjadi momentum untuk mengembalikan rasa aman masyarakat serta memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi di kedua desa.
James juga memberikan apresiasi kepada jajaran TNI dan Polri yang telah berada di tengah masyarakat sejak konflik terjadi. Menurutnya, kehadiran aparat turut membantu menjaga situasi tetap terkendali dan mencegah terjadinya konflik susulan.“Saya juga berterima kasih kepada Pak Dandim, Pak Kapolres, serta jajaran TNI-Polri yang sejak peristiwa terjadi tetap ada di sini bersama-sama dengan masyarakat mencegah setiap konflik yang terjadi,” katanya.
Terkait kerusakan yang ditimbulkan akibat konflik, James mengatakan pemerintah daerah akan melakukan pendataan dan verifikasi terhadap rumah maupun fasilitas masyarakat yang terdampak.“Kerusakan yang terjadi nanti kita pilahkan mana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemda akan berupaya menginventarisir dan melakukan validasi semua kerusakan, tingkat kerusakannya seperti apa,” jelasnya.
Ia menegaskan, Pemkab Halbar akan berupaya membantu masyarakat yang menjadi korban sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, termasuk warga yang mengalami kerusakan rumah.
James meminta seluruh pihak mengawal kesepakatan yang telah dibuat agar deklarasi damai tidak sekadar menjadi seremoni atau berhenti pada penandatanganan.“ Saya minta Dandim, Pak Kapolsek, dan semua elemen masyarakat yang hadir hari ini dengan penandatanganan deklarasi damai ini, kita harapkan dikawal sehingga betul-betul menjadi titik awal membangun kehidupan kebersamaan kembali seperti sediakala,” tegasnya.
Ia menyebutkan, masyarakat kedua desa juga telah merencanakan kegiatan makan bersama sebagai bagian dari upaya mempererat kembali hubungan sosial setelah terjadinya perselisihan.
“Pasca ini mereka berencana menggelar makan bersama antara masyarakat Desa Dehe dengan Domato. Saya kira dengan kegiatan makan bersama ini mereka akan semakin akrab dan membangun persaudaraan seperti sediakala,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Halbar AKBP Muhammad Musni mengatakan deklarasi damai merupakan salah satu momentum penting dalam upaya menciptakan kembali situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut.
Musni mengatakan, setelah situasi dinilai kondusif, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap pola pengamanan di lokasi konflik. Hal itu dilakukan agar personel yang selama beberapa hari difokuskan di lokasi dapat kembali menjalankan tugas pelayanan kepolisian lainnya.“Ini merupakan wujud tujuan kita untuk menyemaikan perdamaian. Secepatnya kita akan tarik (personel), karena banyak tugas-tugas lainnya yang terbengkalai dan terfokus ke sini. Banyak pelayanan kepolisian lainnya yang kita tinggalkan karena fokus ke sini,” kata Musni.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa langkah penarikan atau pengurangan personel akan disesuaikan dengan perkembangan situasi keamanan di lapangan.
Di tempat yang sama, Dandim 1501/Ternate Letkol Inf Jani Setiadi menyampaikan bahwa kondisi keamanan di wilayah tersebut saat ini berada dalam keadaan aman dan terkendali.“Dari pihak TNI saat ini kami bisa menyatakan bahwa situasi aman terkendali. Sesuai dengan tahapan pengamanan, kami bekerja sama dengan pihak Brimob dan Polres. Alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik, tidak ada korban jiwa,” ujarnya.
Jani menegaskan bahwa perdamaian harus menjadi dasar utama dalam menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di antara masyarakat kedua desa.“Semangat yang kita usung adalah kita kedepankan perdamaian sebagai fondasi dalam penyelesaian permasalahan yang mungkin kemarin masih mengganjal. Semua akan bisa diselesaikan, atas nama kedamaian dulu diutamakan,” katanya.
Menurut Jani, terciptanya perdamaian akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk kembali menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa khawatir. Kondisi tersebut juga penting untuk mendukung pembangunan di wilayah kedua desa.“Jadi, berdamai untuk kemajuan pembangunan yang ada di kedua belah desa,” pungkasnya(dal/smr)
