TOBELO- Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara sekaligus ketua fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Jumar Mafoloi mendesak Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua untuk mencopot jabatan kadishub dan kadis DKP Halmahera Utara. Desakan ini terhadap kinerja sejumlah dinas penghasil yang dinilai gagal total mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025.
Politisi PAN Halut ini menjelaskan Dishub Halut ditargetkan mampu meraup PAD sebesar Rp1,1 miliar, namun realisasi selama satu tahun hanya mendapatkan PAD di angka Rp 100 juta. Sementara Dinas Perikanan dan kelautan yang ditargetkan Rp 50 juta, hanya mampu menyumbang Rp 14 juta ke kas daerah.”Dinas yang tidak mampu mencapai target PAD harus dievaluasi dan di nonjobkan oleh Bupati. Ini bukti tidak mampu bekerja dan tidak punya inovasi,”tegas Jumar, Rabu (21/1) kemarin
Jumar menilai, kegagalan tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cermin buruknya manajemen, minimnya kreativitas, dan lemahnya kepemimpinan di tubuh dinas penghasil. Dia mengingatkan, kondisi fiskal Halmahera Utara ke depan tidak lagi bisa bergantung pada dana pusat, karena sejumlah mata anggaran telah dialihkan ke pemerintah pusat.”Tahun ini, Halut hanya mengandalkan PAD untuk keberlanjutan program. Sebagian besar anggaran sudah ditarik ke pusat. Kalau dinas penghasil tetap bekerja biasa-biasa saja, daerah ini bisa lumpuh,”ujarnya.
Olehnya itu, Jumar menegaskan di tahun 2026 ini adalah ujian serius bagi dinas penghasil. Tidak ada lagi ruang bagi pejabat yang bekerja tanpa terobosan.”dinas penghasil harus bekerja ekstra keras, penuh inovasi, dan profesional dalam mengelola PAD. Kalau tidak sanggup, jangan duduki di jabatan strategis,”Tegasnya (smr)
