Dalam ruang perkuliahan Etika dan Akuntabilitas Publik, kita kerap mendiskusikan bagaimana integritas seorang pejabat diukur dari transparansi regulasi, kepatuhan prosedur, hingga efisiensi anggaran. Namun, ruang kelas sering kali lupa mengajarkan satu fase krusial: bagaimana seorang pejabat publik mengakhiri masa pengabdiannya. Peristiwa serah terima jabatan (sertijab) di Kementerian Keuangan pada Selasa, 15 September 2026, menyajikan studi kasus empiris yang sangat kaya mengenai etika jabatan dan akuntabilitas publik.
Purbaya Yudhi Sadewa, sosok teknokrat yang selama setahun dikenal sangat terbuka dan tak segan membedah angka APBN serta indikator makroekonomi secara detail, memilih tindakan yang tak terduga. Di hadapan penerusnya, Suahasil Nazara, ia memilih meminggirkan teks pidato berlembar-lembar yang sudah disiapkan dan hanya berbicara sekitar 30 detik.
“Dulu saya boleh ngomong panjang untuk ciptakan optimisme. Kalau sekarang saya serahkan ke Pak Suahasil saja ke depannya,” tutur Purbaya. Gestur ini bukan sekadar humor perpisahan, melainkan manifestasi dari graceful exit—seni berpamitan yang menautkan etika komunikasi, akuntabilitas digital, dan loyalitas pada kelembagaan negara.
1. Akuntabilitas Substantif: Dari Retorika ke Empirical Data
Dalam kebijakan publik bidang ekonomi, APBN bukan sekadar dokumen administrasi keuangan, melainkan instrumen kebijakan fiskal utama yang mencakup tiga fungsi mendasar sebagaimana dirumuskan oleh ahli keuangan publik Richard Musgrave: fungsi stabilisasi (stabilization), alokasi (allocation), dan distribusi (distribution). Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaannya tidak boleh berhenti pada retorika politik.
Dalam kajian etika publik, salah satu godaan terbesar pejabat yang selesai menjabat adalah menggunakan panggung perpisahan sebagai ajang self-justification (pembenaran diri) atau pencitraan akhir (rhetorical accountability).
Purbaya memilih alur yang sebaliknya. Ketimbang membeberkan deretan klaim keberhasilan lewat pidato panjang, ia memilih menyerahkan sebuah iPad kepada Suahasil Nazara yang memuat seluruh laporan teknis, rekam jejak realisasi anggaran, hingga peta mitigasi risiko fiskal.
Penyerahan instrumen digital ini mempraktikkan konsep empirical accountability. Sosiolog dan pemikir besar etika publik Max Weber merumuskan konsep Ethic of Responsibility (Verantwortungsethik atau etika tanggung jawab), di mana seorang pejabat publik diukur kualitas pertanggungjawabannya bukan dari indahnya niat atau narasi verbal, melainkan dari kalkulasi konsekuensi logis dan keterukuran data nyata yang transparan, dapat diaudit, serta siap diverifikasi oleh publik maupun penerusnya.
2. Etika Komunikasi Kebijakan (Policy Communication Ethics)
Dari sudut pandang makroekonomi, kebijakan publik bekerja melalui transmisi ekspektasi (expectation management). Sebagaimana dijelaskan oleh pelopor Teori Ekspektasi Rasional (Rational Expectations Theory), Robert Lucas Jr., sinyal dan informasi yang disampaikan oleh otoritas publik dapat langsung membentuk persepsi serta perilaku ekonomi masyarakat dan pelaku pasar secara rasional.
Ketika posisi kepemimpinan berpindah, etika publik menuntut seorang pejabat lama untuk meminimalkan policy noise (kebisingan sinyal kebijakan). Purbaya memahami bahwa memberikan pidato substantif mengenai masa depan ekonomi di hari perpisahannya justru dapat menimbulkan simpang siur narasi fiskal. Berbicara 30 detik untuk mengucapkan terima kasih adalah bentuk kehati-hatian etis (prudence) demi memberikan panggung tunggal dan kejelasan sinyal komunikasi kepada pejabat yang baru
3. Maturitas Pembangunan Politik dan Loyalitas Kelembagaan
Dalam Teori Pembangunan Politik (Political Development Theory) yang digagas oleh Lucian Pye, maturitas sebuah sistem politik ditunjukkan oleh tingginya diferensiasi struktural dan pelembagaan (institutionalization). Kepemimpinan publik yang matang adalah kepemimpinan yang menyadari bahwa integritas tata kelola berada pada kapasitas sistem dan institusi, bukan pada personalitas individu (impersonal governance).
Sikap Purbaya yang langsung menyerahkan estafet narasi optimisme kepada Suahasil merupakan bentuk komitmen penuh pada keberlanjutan agenda strategis Kabinet Merah Putih. Ini memanjangkan pesan loyalitas yang elegan kepada pimpinannya, Presiden Prabowo Subianto: bahwa keberlanjutan stabilitas ekonomi nasional dan keutuhan visi pimpinan jauh lebih penting daripada panggung personal seorang teknokrat. Semoga!!!(*)
