LABUHA-Kawasan transmigrasi Halmahera Selatan masih dibayangi persoalan infrastruktur. Akses jalan Gunung Mamae, Kecamatan Gane Timur, banjir, irigasi, jalan produksi hingga status kawasan hutan menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Kepala Dinas Nakertrans Halsel, Daud Djubedi, mengakui persoalan tersebut masih harus diurai secara bertahap.“Jalan poros, khususnya di Gunung Mamae, sampai saat ini belum tuntas. Kita berharap melalui Inpres tahun ini, sekitar lima kilometer jalan itu bisa diselesaikan,” ujar Daud.
Menurutnya, akses tersebut sangat vital karena menjadi jalur warga mengeluarkan hasil komoditas dari kawasan transmigrasi. Banjir juga menjadi persoalan berulang. Sungai yang melintasi kawasan permukiman disebut belum pernah dinormalisasi sehingga saat musim hujan air meluap hingga ke desa sekitar.“Ini memang harus dinormalisasi,” tegasnya.
Di sektor pertanian, bendung sudah tersedia tetapi akses menuju jaringan irigasi dan persawahan masyarakat belum memadai. Nakertrans juga akan mengidentifikasi kembali jalan produksi agar hasil pertanian warga dapat keluar menuju jalan utama.
Sementara itu, persoalan lahan usaha II yang masuk kawasan hutan akan dikoordinasikan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dan pihak terkait untuk mencari solusi pelepasan kawasan. Daud menegaskan kawasan transmigrasi ditargetkan menjadi lumbung pangan Halsel dan bagian dari penguatan visi agromaritim Bupati dan Wakil Bupati. Untuk mempercepat penyelesaian, Nakertrans menyiapkan program pelayanan terpadu pada 2027, termasuk rencana berkantor langsung di kawasan transmigrasi agar persoalan warga dapat ditangani dari lapangan.“Kita tidak hanya mengandalkan APBD. Ada APBN, pemerintah provinsi dan kolaborasi dengan dunia usaha. Kita selesaikan titik-titik prioritas secara terukur,” pungkasnya.
Kini tantangannya bukan lagi soal wacana lumbung pangan, tetapi membuktikan apakah jalan, irigasi, banjir, jalan produksi dan persoalan lahan benar-benar mampu dituntaskan(ard/smr)
