LABUHA- Bupati Bassam Kasuba dinilai mengabaikan tranporasi laut diwilayah kepulauan di Halmahera Selatan. Dengan begitu, forum yang mengatas namakan Aliansi Revolusi Agromaritim, yang terdiri dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Indari (IPMI), Gerakan Pemuda Pelajar Mahasiswa Loleo Jaya (GPPML), dan Gerakan Persatuan Mahasiswa Obi (GPMO) Maluku Utara mengepung kantor Bupati. Kedatangan mereka dengan mengelar aksi itu menyatakan sikap tegas atas buruknya kondisi transportasi laut di wilayah kepulauan Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya di Pelabuhan Obi, Pelabuhan Loleo Jaya, dan Pelabuhan Laut Indari.
Alfian M Hamja Korlap Aliansi Revolusi Agromaritim mengatakan Transportasi laut merupakan urat nadi kehidupan masyarakat kepulauan. Laut bukan sekadar ruang geografis, melainkan jalur utama ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakat. Namun hingga hari ini, akses transportasi laut justru dibiarkan tidak pasti, tidak adil, dan tidak berpihak pada rakyat. Di Pelabuhan Obi, ketidakpastian jadwal kapal telah menjadi masalah kronis. Masyarakat kesulitan melakukan mobilitas, distribusi barang terhambat, dan harga kebutuhan pokok terus melonjak. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara gagal menjamin hak dasar masyarakat kepulauan. Begitupula di pelabuhan Loleo Jaya, infrastruktur pelabuhan tidak diimbangi dengan pengoperasian kapal. Dermaga berdiri, namun kapal tidak beroperasi. Ini membuktikan bahwa pembangunan selama ini lebih mementingkan proyek fisik daripada pelayanan publik.
Parahnya lagi, pelabuhan laut Indari dimana rute desa Indari ke Kota Ternate Beroperasi, akan tetapi Rute Kota Ternate ke Desa Indari (Rute Balik) tidak beroperasi. Tidak beroperasinya rute kapal tersebut memutus konektivitas masyarakat Indari yang ingin melakukan berbagai aktifitas dari Kota Ternate, baik barang untuk membangun usaha, dan juga pendidikan, serta beban ekonomi masyarakat semakin berat.”Kami menegaskan bahwa persoalan transportasi laut di Obi, Loleo Jaya, dan Indari bukan persoalan teknis semata, melainkan akibat dari lemahnya komitmen dan buruknya tata kelola pemerintah daerah serta instansi terkait. Visi agromaritim yang terus digaungkan tidak akan pernah terwujud jika pelabuhan dibiarkan mati dan rakyat dipaksa bertahan sendiri.”Teriak mereka
Dalam aksi tersebut, dengan tuntutan pertama Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan segera mengaktifkan dan menjamin operasional rutin kapal di Pelabuhan Obi, Loleo Jaya, dan Indari, kedua Dinas Perhubungan bertanggung jawab secara terbuka atas mandeknya transportasi laut dan menyampaikan solusi konkret, bukan janji kosong. Ketiga dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan pelabuhan dan transportasi laut, bukan sekadar pembangunan infrastruktur tanpa fungsi. Dan empat menghentikan praktik pembangunan yang tidak berpihak dan memprioritaskan hak masyarakat kepulauan sebagai warga negara dan prioritaskan kebutuhan rakyat kepulauan, bukan kepentingan elite dan proyek seremonial(ard/smr)
